Infografis Gabriel García Márquez

Hanya eksperimen iseng belaka karena sedang tertarik mendalami infografis. Aslinya dibuat dalam ukuran A3 resolusi tinggi, sehingga bisa dijadikan poster. Data yang terkumpul soal García Márquez dan bisa diinfografiskan sebenarnya lebih banyak daripada yang muat terpampang di sini.

Chávez dan Revolusinya

Catatan: Tulisan lama ini saya sampaikan pertama kali pada 2006 dalam diskusi pendamping pemutaran film dokumenter The Revolution Will Not Be Televised (2003) karya Kim Bartley dan Donnacha Ó Briain di kantor Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D), Jakarta. Di sini saya menggambarkan bahwa dalam konteks Amerika Latin dan Venezuela khususnya, militer bisa menjadi kekuatan progresif dan revolusioner. Tapi –dan ini harus digarisbawahi—TIDAK dalam konteks Indonesia! Hal ini perlu saya tekankan karena sebagian pendukung Prabowo dalam bursa calon presiden 2014 membuat persamaan bahwa Prabowo adalah militer progresif yang bisa membuat perubahan mendasar seperti Chávez (beberapa tulisan internet telah memajang judul “Prabowo, Hugo Chavez-nya Indonesia?”) Baca baik-baik sejarah Hugo Chávez untuk tahu betapa ia tidak bisa disamakan dengan Prabowo. Saat menjadi tentara, Chávez memberontak melawan rezim oligarki Venezuela, ia membangun jaringan perlawanan dengan aktivis-aktivis kiri dan progresif lainnya dan memberi dukungan militer pada mereka. Sebaliknya, Prabowo murni alat kekuasaan rezim diktator Orde Baru, yang menumpas gerakan perlawanan dan prodemokrasi dengan cara menculik dan menghilangkan paksa aktivis-aktivisnya. Tidak dengan cara apapun keduanya bisa disamakan.

Hari itu [4 Februari 2004], akhirnya saya bertemu Chávez untuk sekian menit. Seorang ajudan memperkenalkan kami: “Ini Aleida Guevara, Pak Presiden.” Beliau bertanya kapan saya tiba; Sabtu kemarin jawab saya. Ia buru-buru membalas, “Ah tidak, kau sudah ada di sini sejak lama.” “Tidak, Pak Presiden,” jawab saya, “baru Sabtu kemarin.” Chávez menatap saya dan berkata, “Kau senantiasa ada di sini.” Momen ini sungguh istimewa; bukan hanya karena orang sebesar dia yang mengucapkannya, tapi karena saya sadar bahwa maksud Chávez, yang selalu ada di sini adalah ayah saya, Che Guevara.

— Aleida Guevara, dari buku wawancara panjangnya dengan Hugo Chávez, Chávez: Un hombre que anda por áhi (Ocean Press, 2005)

Che Guevara, Simón Bolívar, José Marti, Emiliano Zapata: ya, Chávez adalah pewaris seluruh tokoh militer revolusioner Amerika Latin. Di satu sisi, rezim-rezim terburuk di Amerika Latin memang rezim diktator militer (Pinochet atau Trujillo misalnya), namun di sisi lain, gerakan-gerakan revolusioner di sana juga bersifat militer. Bisa dibilang sejarah revolusi Amerika Latin adalah sejarah pemberontakan militer, bahkan gerakan masyarakat sipil yang berkembang hebat dari Chiapas tidak akan terjadi tanpa didahului oleh pemberontakan bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Zapatista. Maka untuk melihat Chávez kita perlu melihat terlebih dahulu “ideologi” tentara Venezuela, yang merupakan turunan langsung dari Tentara Persatuan Pembebasan Amerika Selatan bentukan Simón Bolívar.

Bolívar dan Cita-Cita Pembebasan Amerika Latin

Simón Bolívar alias “El Libertador” adalah pejuang Venezuela yang pertama kali mencita-citakan lepasnya Amerika Latin dari penjajahan Spanyol. Lahir di Caracas 24 Juli 1783, Bolívar yatim piatu sejak berusia 9 tahun. Pada usia 15 tahun Bolívar dikirim ke Spanyol oleh pamannya untuk belajar. Ia mendapat pendidikan yang istimewa, terutama dari guru dan teman sepanjang hayatnya Simón Rodríguez, yang memperkenalkannya pada ide-ide Pencerahan serta karya-karya klasik Yunani dan Romawi.

Awal abad ke-19 saat berada di Eropa, Bolívar menyaksikan proklamasi Napoleon sebagai Kaisar Perancis, sekaligus pengangkatannya sebagai Raja Italia di Milan. Bolívar muak melihat Napoleon yang dianggapnya telah mengkhianati cita-cita Revolusi Perancis. Ketika berada di Italia itulah Bolívar menyatakan sumpahnya yang termasyhur di pucuk Gunung Aventin, Roma, untuk tidak pernah beristirahat sampai seluruh Amerika terbebaskan dari penjajahan.

Detil perjuangan Bolívar tidak perlu diulas panjang lebar di sini. Yang jelas pada akhirnya Bolívar berhasil membebaskan Venezuela, Granada Baru (kini Kolombia), Quito (kini Ekuador), Peru, dan sebuah negara baru yang diberi nama Bolivia untuk menghormati dirinya. Meski demikian, ada satu hal yang tidak bisa ditaklukkan oleh Bolívar, yakni kaum oligarki nasional.

Sesudah Spanyol terusir, kaum oligarki inilah yang naik menduduki kekuasaan di tiap-tiap negara. Persaingan perebutan kekuasaan antar mereka sendiri memecah-memecah kembali persatuan Amerika Selatan yang sudah diperjuangkan oleh Bolívar. Lebih parah dan ironis dari itu, para pejuang Bolívarian justru tersingkir dari sistem politik pasca pembebasan ini. Simón Bolívar takkan pernah bisa kembali ke kampung halamannya di Venezuela. Jenderal Sucre, tokoh seperjuangan Bolívar dan orang terakhir yang mengusir Spanyol dalam pertempuran di Ayachuco, dibunuh oleh rekayasa kaum oligarki tersebut. “Apa bagusnya kemerdekaan ini?” tanya Simón Bolívar sekembalinya ke Cartagena, Kolombia, setelah 20 tahun di medan perang, ketika ia mendapati kota itu masih penuh anak-anak pengemis—kemiskinan yang tak kunjung selesai gara-gara oligarki nasional tak peduli dengan cita-cita kesejahteraan sosial yang terkandung dalam perjuangan kemerdekaan Bolívar.

Bangkitnya Kembali Ide Bolívarian dalam Tentara Venezuela

Chávez dan beberapa rekan tentara seangkatannya tahu bahwa tentara Venezuela mengemban kebanggaan sebagai turunan langsung Tentara Persatuan Pembebasan Amerika Selatan bentukan Bolívar. Seiring kebanggaan ini mereka juga sadar bahwa oligarki telah memanfaatkan mereka sebagai alat kekuasaan belaka.

Pada Oktober 1977, Hugo Chávez yang berusia 23 tahun ditempatkan di wilayah pegunungan timur yang masih banyak dihuni “gerilyawan pemberontak” (menurut Chávez, apa yang dimaksud sebagai “gerilyawan” ini sesungguhnya cuma petani miskin). Hal ini kian memperkuat keyakinannya bahwa Tentara Venezuela sudah melenceng dari cita-citanya. Bersama keempat rekannya ia pun membentuk “Tentara Bolívarian Pembebasan Rakyat Venezuela.” Tentu saja dengan anggota cuma 5 tak banyak yang bisa mereka lakukan, namun inilah cikal bakal kembalinya ideologi Bolivarian dalam tentara Venezuela. Mereka tahu bahwa meninggalkan ketentaraan justru tidak efektif bagi perjuangan. Kelima orang ini bekerja keras mempengaruhi rekan-rekannya yang lain. Tahun 1982 Chávez menjadi kapten pasukan regu payung. Sebagai kapten ia bisa mempengaruhi anak buahnya lebih banyak. Mereka bersumpah di bawah pohon samán, yang menurut catatan sejarah pernah dipakai sebagai tempat berkemah Simón Bolívar. Mereka berikrar untuk membentuk gerakan Bolivarian di dalam tentara. (Inilah yang sesungguhnya membuat mayoritas pucuk pimpinan militer bisa begitu setia kepada Chávez dalam menghadapi kudeta oligarki sebagaimana kita lihat di film yang tadi diputar. Sebagian besar perwira tinggi sekarang adalah rekan seangkatan Chávez yang turut mengucapkan ikrar di bawah pohon samán itu, misalnya Pangkostrad Jenderal Baduel dan Jenderal Cordero, begitu pula kepala pasukan pengawal kepresidenan).

Hubungan Sipil-Militer

Menciptakan prajurit-prajurit yang berwawasan sipil dan warga sipil yang sadar militer, inilah yang selalu menjadi tujuan kami.

— Hugo Chávez

Chávez tahu bahwa pergulatan mereka dalam tentara harus didukung dengan gerakan oposisi dari luar. Meski ide-ide kiri bukan barang baru bagi Chávez (ia mengaku masa mudanya sangat dipengaruhi oleh buku Plekhanov, Peran Individu dalam Sejarah, bahkan pernah di hadapan tamtaman-tamtama sekolah militer ia memberi ceramah soal Che Guevara, yang membuatnya dikenai sanksi disipliner), baru pada saat ia mulai menjalankan “Tentara Bolívarian”-nya ia berkenalan konkret dengan gerakan kiri.

Kakak sulungnya, Adán, adalah seorang komunis, bagian dari kelompok klandestin mahasiswa Universitas Andes bersama Rafael Ramírez (kini Menteri Perminyakan). Keduanya adalah binaan gerilyawan legendaris Douglas Bravo, pendiri Partai Revolusi Venezuela. Sejak 1977 sampai 1982, Chávez banyak melakukan kontak dengan Bravo yang sangat dihormatinya. Namun bagi Chávez, Bravo sama saja dengan penguasa oligarki yang memperlakukan militer hanya sebagai alat. Seakan-akan militer cuma “sayap bersenjata dari revolusi”. Bila di sini kita ogah dengan dwifungsi, yang diinginkan Chávez justru dwifungsi militer ini. “Aku tidak ingin menghadiri pertemuan yang temanya cuma berapa jumlah personil yang ada di pihak kita dan apa rencana militernya. Aku tertarik dengan rencana politik.” Chávez ingin angkatan bersenjata dilibatkan aktif dalam menyusun manifesto politik.

Chávez juga berhubungan dengan tokoh-tokoh buruh dari partai radikal Causa R (“Radical Cause”) seperti Ramón Machuca dan Alfredo Maneiro. Dari pertemuan-pertemuan mereka Chávez membayangkan keterlibatan seluruh komponen masyarakat dalam pemberontakan dan mengangankan terbentuknya semacam batalion buruh.

Pembantaian Caracazo dan Pemberontakan Pertama Chávez

Cendekiawan Perancis Ignacio Ramonet berpendapat bahwa Venezuela adalah kasus unik yang perlu dipelajari mendalam dalam menghadapi globalisasi neoliberal. Ramonet membagi globalisasi menjadi 3 fase. Pertama, ketika ambruknya Uni Soviet membawa perubahan-perubahan besar dan dunia sibuk bertanya-tanya seperti apa kondisi nanti setelah konsensus-konsensus neoliberal digencarkan. Kedua, saat proses globalisasi neoliberal ini sudah bisa dicerna dan dipahami, lalu dunia mulai melancarkan protes atas model tersebut (fase Zapatista, Seattle, Genoa). Ketiga, ketika proposal alternatif mulai ditawarkan dan diimplementasikan.

Menurut Ramonet, Venezuela berada di luar pola ini, karena sejak awal, yakni pada 1989 (bahkan sebelum Uni Soviet benar-benar runtuh), rakyat Venezuela sudah turun ke jalan memprotes neoliberalisme. Mereka menuntut agar Presiden Carlos Andrés Pérez batal melaksanakan “paket kebijakan” pasar bebas yang dipaksakan oleh IMF (dalam bentuknya yang sudah kita kenal: pencabutan subsidi, PHK massal, privatisasi BUMN, dan secara umum mereduksi peran negara dalam perekonomian). Protes ini direspons secara militer oleh pemerintah, dan terjadilah apa yang disebut sebagai “pembantaian Caracazo”. Angka resmi menyebutkan korban sipil yang tewas 276 jiwa, namun berdasarkan temuan lanjutan atas kuburan-kuburan massal bikinan tentara, Mahkamah HAM Inter-Amerika memperkirakan jumlah korban sesungguhnya bisa melebihi 3.000 jiwa. Bila pembantaian Tiennamen –protes terhadap pemerintahan komunis—begitu meluas pemberitaannya di seluruh dunia, pembantaian Caracazo –protes terhadap pemerintahan neoliberal—nyaris tak terdengar di mana pun.

Peristiwa ini benar-benar mengusik Chávez. Ia berkata kepada rekan-rekan “Tentara Bolívar”-nya: “Bolívar pernah berkata, ‘Terkutuklah tentara yang memakai senjatanya untuk melawan rakyatnya sendiri.’ Sebagai tentara kita sudah terkutuk sekarang, dan kita harus mengusir kutuk ini agar tidak merongrong kesadaran kita.” Tiga tahun kemudian, 4 Februari 1992, Chávez bangkit melancarkan pemberontakannya.

Tentu saja syarat-syarat revolusi belum cukup matang dalam masyarakat Venezuela. Kekuasaan masih bercokol terlalu kuat dan rakyat belum terorganisir dengan baik. Pemberontakan Chávez bisa dipatahkan dengan mudah. Semua perwira dan prajurit yang terlibat dijebloskan ke penjara militer Caracas. Mereka diminta mencopot seragam tentaranya tetapi menolak. Justru 2½ tahun di penjara militer semakin menempa Tentara Bolívarian ini untuk jadi semakin solid.

Sementara di luar penjara proses politik bergulir. Carlos Andrés Pérez dilengserkan dari kursi kepresidenan atas tuduhan korupsi. Penggantinya, Ramon Caldera, memberi pengampunan bagi Chávez dkk. Saat dibebaskan dari penjara pada 26 Maret 1994, sekelompok jurnalis bertanya pada Chávez, “Anda hendak ke mana sekarang, comandante?” Jawabnya: “Ke kekuasaan.”

Revolusi Takkan Disiarkan di Televisi

Tahun 1994 saat Chávez dkk dibebaskan adalah tahun “pilkadal” di Venezuela. Kelompok Chávez memutuskan meninggalkan jalan pemberontakan bersenjata dan memilih perjuangan elektoral. Mereka rancang cara-cara untuk mematahkan basis kekuatan kaum neoliberal. Mereka ajukan tokoh-tokoh Bolívarian untuk kandidat gubernur dan walikota, dan sepanjang 1995 berkeliling pelosok Venezuela untuk menjelaskan ide-idenya. Persatuan militer-sipil yang dicita-cita Chávez mulai terjalin.

Meski awalnya gerakan ini (yang dinamai “Gerakan Republik Kelima”) diremehkan oleh penguasa, pada 1997 kaum oligarki nasional mulai cemas melihat basis gerakan ini yang kian meluas. Kampanye negatif pun digencarkan di media cetak dan siar. Televisi memang sudah sejak lama menjadi musuh Chávez. Dalam proses menuju pemilu 1998 ini Chávez nyaris tak pernah diwawancarai. Beberapa jurnalis diringkus karena telah mewawancarai Chávez, dan stasiun teve yang menyiarkan berita kampanye Chávez diancam ditutup.

Pesaing utama Chávez, mantan Miss Universe Irene Sáenz, mendapat dukungan kuat kaum oligarki. Sebuah acara teve pernah menyiarkan jajak pendapat: Irene Sáenz 77% dan Claudio Fermín 10%. Seorang hadirin di studio bertanya: “Bagaimana dengan Chávez? Jajak pendapat ini tidak menyebut-nyebut comandante Chávez.” Si pembawa acara menjawab, “Tidak, ia cuma mitos yang sudah menguap.”

Stasiun teve lain bahkan pernah menyewa aktor sulih suara profesional untuk memfitnah Chávez. Chávez dibikin seolah-olah menyatakan dalam sebuah pidatonya, “Akan kugoreng para adecos dan copeyanos [orang-orang partai berkuasa] itu dengan minyak.” Namun sang aktor akhirnya angkat bicara dan mengatakan bahwa ia telah ditipu. Ia diberitahu oleh stasiun teve bahwa ini hanya untuk komedi. Pengakuannya menjadi pukulan telak bagi kredibilitas kubu oligarki.

Terlepas dari semua itu dan terlepas dari dugaan semua orang, Chávez menang telak dalam pemilu 6 Desember 1998.

Chávez gemar menunjukkan buku-buku yang dibacanya saat berpidato. Pada 2006,

dalam pidato di Gedung PBB ia menunjukkan buku "Hegemony and Survival"

karya Noam Chomsky untuk mengkritik AS (foto: Julie Jacobson/AP).

Pada 1 Oktober 2011, dalam sebuah upacara di istana kenegaraan ia membacakan

kutipan-kutipan dari buku "Socialismo" karya Irving Fetscher (foto: Leo Ramirez/AFP)

Referendum Bersejarah

Hal pertama yang dilakukan Chávez setelah dilantik adalah menggelar referendum. Ia sadar betul bahwa “Republik Kelima” takkan bisa berdiri bila “Republik Keempat” yang selama puluhan tahun menjadi mesin kaum oligarki itu tidak dikubur terlebih dahulu, baik institusi-institusinya maupun perangkat hukumnya (Sama seperti reformasi kita di sini terseok-seok karena tidak ada perubahan mendasar diterapkan).

Sejak saat dilantik pun Chávez sudah “membuat ulah”. Ketika ketua Kongres meletakkan UUD [lama] ke tangan Chávez dan bertanya, “Apakah Saudara bersumpah di atas konstitusi ini?,” Chávez menjawab, “Saya bersumpah di atas konstitusi yang sudah lapuk ini bahwa saya akan berbuat sekuat tenaga dalam lingkup kekuasaan saya untuk memberi rakyat kita Magna Charta sejati yang sejalan dengan impian mereka.”

Referendum yang diserukan Chávez inilah yang bikin geger dan akhirnya memunculkan kudeta oligarki seperti kita lihat di film. Pihak penentang melancarkan 25 gugatan ke Mahkamah Agung untuk menganulir dekrit referendum tersebut, meski MA akhirnya menolaknya. Referendum digelar dan para anggota Majelis Perwakilan dipilih. Majelis ini sendiri menjadi perdebatan besar bahkan di kalangan progresif, karena keberadaannya di beberapa negara Amerika Latin lainnya (Kolombia, Ekuador, dan Argentina) tidak punya banyak pengaruh. Bahkan Carlos Menem di Argentina memakainya sebagai alat legitimasi kebijakan neolibnya. Namun di Venezuela Majelis ini berjalan dan perubahan besar dalam sistem pemerintahan mulai dilakukan. Konstitusi baru pro-rakyat dirancang dan disahkan.

Venezuela dan Persatuan (Kembali) Amerika Latin

Bolívar bangkit 100 tahun sekali manakala rakyat bangkit.

— Pablo Neruda

Chávez penting bukan hanya karena retorika-retorika kerasnya dalam mengkritik kebijakan Bush di forum-forum internasional. Chávez penting karena inilah pertama kalinya upaya persatuan Amerika Latin mulai digalang kembali secara serius—dari segi politik, bukan sebagai zona-zona perdagangan bebas.

Cita-cita Simón Bolívar mempersatukan Amerika Selatan dan Tengah sebenarnya punya tujuan praktis, agar negara-negara kawasan ini bisa berdiri sama tinggi dengan Amerika Serikat dan Eropa (Gagasan Bolívar sebenarnya mirip dengan gagasan Tan Malaka tentang Federasi Aslia, yang menyatakan bahwa dunia sebenarnya hanya perlu empat atau lima pemain besar yang terdiri dari federasi negara kecil-kecil. Dalam kata-kata Tan Malaka, kurang lebih: “Anjing yang sama besar akan selalu menjaga diri untuk tidak saling menerkam.”) Cita-cita inilah yang digaungkan kembali oleh Chávez.

Kesadaran bahwa Zona Perdagangan Bebas Benua Amerika (Acuerdo Libre de Comercio para las Americas atau ALCA) bisa membahayakan pembangunan kawasan, mulai dirasakan oleh Argentina, Brasil, negara-negara Karibia, dan terakhir oleh Bolivia. Chávez mengusulkan pembentukan Alternatif Bolívarian untuk Amerika (ALBA, yang kebetulan dalam bahasa Spanyol juga berarti “fajar”) sebagai penanding ALCA. Bila ALCA menitikberatkan pada “perdagangan bebas”, ALBA meningkatkan kerjasama ekonomi antar negara berdaulat yang mengontrol penuh SDA-nya sendiri demi memprioritaskan “keadilan sosial” rakyat di kawasan tersebut.

Chávez juga mengusulkan pembentukan “PetroAmerica”, semacam OPEC untuk kawasan Amerika Latin, gabungan dari BUMN-BUMN minyak yang belum diprivatisasi: PDVSA di Venezuela, PETROBRAS di Brasil, COPETROL di Kolombia, PETROTRIN di Trinidad, PETRO-ECUADOR di Ekuador, dan PETROPERU di Peru, ditambah dengan Bolivia yang cadangan minyaknya besar namun selama ini belum dikelola dengan benar.

Mo Yan dan Sastra Amerika Latin

Sumber: “Mo Yan bromeó con Vargas Llosa y declaró su amor por García Márquez,” La Tribuna, 11 Oktober 2012.

Mo Yan meraih Hadiah Nobel Sastra 2012. Sebuah penghargaan yang memang sangat layak –dan sudah waktunya—diterimanya. Meski sebagian kritikus menyebut gayanya juga “realisme magis”, namun buat saya Mo Yan terlalu bagus dan orisinal untuk disebut sebagai sekadar pengikut, katakanlah, Gabriel García Márquez. Oleh sebab itu Komite Nobel menyebut gayanya sebagai “realisme halusinatif”, untuk membedakan dengan “realisme magis.” Namun bukan berarti Mo Yan tak dekat dengan karya-karya Nobelis Sastra asal Kolombia itu atau oleh sastra Amerika Latin pada umumnya. Pada Mei 2011, saat menghadiri peluncuran terjemahan Cina resmi atas Cien años de soledad, Mo Yan berkata, “Setelah membaca tujuh halaman novel ini, dan terkesima oleh kalimat pertamanya, saya mendapat inspirasi untuk karya saya sendiri." Selama puluhan tahun mahakarya García Márquez tersebut, serta karya-karyanya yang lain, beredar di Cina dalam edisi terjemahan bajakan, dan baru pada 2011 ia diterjemahkan dan diedarkan secara resmi.

Sebulan sesudah momen tersebut, pada Juni 2011 Mo Yan menemui Nobelis Sastra lainnya asal Peru, Mario Vargas Llosa, yang tengah mengunjungi Cina dalam tur promosi karyanya. Mo memicu tawa hadirin ketika berseloroh bahwa saat istrinya melihat foto Vargas Llosa, istrinya merasa “kok gantengan dia daripada kamu” dan suami-istri itu pun jadi “tak lagi saling berbicara untuk sementara waktu.” Dengan humor pula Vargas Llosa lalu menanggapi bahwa ia menyesal telah memicu permasalahan rumah tangga. Keduanya kini sama-sama tercatat sebagai penerima Hadiah Nobel Sastra.

Mario Vargas Llosa bertemu Mo Yan (http://chinaesunplaneta.com)

Pidato Camila Vallejo di Global Student Leadership Summit, Inggris, 20 September 2012

Presentasi wakil presiden Federasi Mahasiswa Cile, Camila Vallejo, pada rangkaian acara Global Student Leadership Summit di Inggris, 19-21 September 2012. Presentasi ini dilaksanakan pada hari kedua, pukul 10.00 waktu setempat. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Ronny Agustinus.

Akan saya awali dengan menggarisbawahi permasalahan yang sudah gamblang bagi semua orang: pendidikan di belahan bumi manapun bukanlah, atau seharusnya bukanlah, sekadar hak azasi, melainkan juga unsur strategis bagi pembangunan masyarakat. Jadi, apa yang terjadi manakala pembangunan ini sesat jalan? Atau ketika pembangunan ini tak lebih dari pemiskinan ekonomi yang terus menghebat? Apa yang terjadi manakala sasarannya bukanlah untuk memperbaiki standar hidup manusia yang selaras dengan lingkungan, melainkan untuk meningkatkan efisiensi dan tingkat keuntungan perusahaan-perusahaan, tanpa peduli dengan kerusakan ekologis dan manusiawinya yang terus menerus? Manakala sasaran strategis dari model-model pembangunan kita bukanlah kesetaraan, kebebasan, dan martabat rakyat, melainkan reproduksi ketimpangan dan penajamannya yang dipijakkan pada akumulasi kekayaan, atau bahkan satu generasi bentuk-bentuk baru perbudakan, seperti jeratan utang dan narkoba.

Maka, pantaskah membiarkan sistem pendidikan kita dijadikan alat reproduksi sosial dan ideologis dari model pembangunan semacam itu? Atau kita ingin merancang sistem pendidikan baru yang berfungsi sebagai perangkat transformasi sosial yang sebenar-benarnya?

Di Cile, gerakan mahasiswa, dan kemudian pendidikan sosial, jelas memilih yang kedua. Di negara kami, bukan hanya hak azasi atas pendidikan tak dijamin dalam konstitusi politik, mengingat konstitusi tersebut pertama-tama memastikan adanya kebebasan berusaha, melainkan juga bahwa desain sistem pendidikan kami secara presisi ditujukan untuk melanggengkan dan mereproduksi model ekonomi neoliberal yang diberlakukan paksa selama kediktatoran militer 1973.

Bukan kebetulan apabila serangkaian gerakan sosial yang berkembang di Cile, setidaknya sejak 2010 dan seterusnya, selain mengajukan tuntutan-tuntutan spesifik, semuanya juga mempertanyakan model pembangunan kita. Yang terjadi adalah realitas telah melampaui janji-janji yang selama lebih dari 30 tahun tidak bisa dipenuhi oleh model tersebut. Realitas material ini ada kaitannya dengan masalah ketimpangan, berutangnya jutaan orang dan laba kaum yang segelintir di atas pundak jutaan orang itu.

Cile berada di salah satu tingkat ketimpangan tertinggi di dunia. Menurut angka-angka dari Fundación SOL, organisasi nirlaba yang menggelar penelitian dunia kerja di Cile, ketimpangan antara kaya dan miskin telah naik 46 kali lipat sejak 1980an. Sejak 1990an, ekonomi produktif bertumbuh 80% sementara upah buruh hanya naik 20%. 46% penduduk berpenghasilan kurang dari upah minimum (kurang dari 400 dolar atau 320 euro) dan 2 dari 3 orang yang berada di bawah garis kemiskinan adalah para pekerja gajian.

Faktanya adalah di Cile, sejak model perekomian neoliberal diberlakukan, dan dikukuhkan oleh Washington Consensus, ketimpangan meninggi dan hak-hak dasar direduksi menjadi bisnis dan privilese segelintir orang saja.

Karena mereka tidak punya cukup upah untuk hidup, tenaga kerja terpaksa meminjam dari bank-bank swasta untuk membiayai pendidikan, kesehatan, pangan, sandang, dan layanan-layanan dasar bagi keluarga mereka.

Dihadapkan pada realitas ini –yang tak pernah disebut-sebut dalam pidato-pidato resmi tentang betapa hebatnya kebijakan makroekonomi kami—bagi kami tidak bisa ditolerir bahwa pendidikan tidak dirancang untuk mengatasi ketimpangan ini, malah mereproduksinya dan membuatnya kian dalam.

Pada 1980an, dalam kediktatoran militer penuh dan tanpa meminta pendapat siapapun, Negara direduksi perannya menjadi sekadar pelengkap, sementara pasar diberi kuasa dan sumber daya untuk mengubah pendidikan dan hak-hak dasar lainnya menjadi bisnis yang menguntungkan. Pendidikan negeri dalam sekejap ditelantarkan, dan pendidikan swasta mengalami limpahan yang belum ada presedennya.

Hari ini, pendidikan umum kurang mendapat dana. Pada tingkat sekolah, pendanaan ini hanya senilai 30% dari bea pendaftaran total dan pendidikan tinggi negeri kurang dari 20%, penurunan yang dari tahun ke tahun disebabkan oleh perkembangan langkah-langkah dan perombakan-perombakan di sektor komersial. Universitas-universitas negeri rata-rata menerima kurang dari 15% dari anggaran mereka dari Negara, dan keluarga pun praktis membayar biaya-biaya ini melalui sumber daya mereka secara langsung (30.000 dolar per gelar secara rata-rata), atau melalui utang kreditan (yang bisa melambungkan biayanya sampai 200%).

Sistem swasta tumbuh tanpa regulasi. Investor dari Cile dan pelbagai belahan dunia lainnya menyuntikkan modal finansial mereka ke bisnis-bisnis besar yang menguntungkan, yang memberi mereka sektor pendidikan kami, tak peduli dengan tipu muslihat yang telah menyusun institusi-institusi ini.

Subsidi bagi sisi permintaan ini, melalui pembiayaan bersama (keluarga dan Negara) serta kompetisi tak sebanding antara institusi-institusi negeri dan swasta berakibat bahwa pendidikan di Cile bukan hanya salah satu yang termahal di dunia akibat privatisasi itu, melainkan juga yang paling tersekat-sekat. Laporan yang sama dari OECD menunjukkan bahwa pendidikan di Cile secara sadar distrukturkan oleh kelas-kelas sosial.

Hal ini berarti bahwa pendidikan di Cile dicipta untuk melanggengkan dan membelah-belah kelas-kelas sosial: pendidikan bagi orang kaya, bagi kelas menengah, dan bagi kaum miskin—pendidikan untuk menghasilkan calon-calon elite nasional. Di sisi lain, pendidikan teknis unggulan untuk membentuk tenaga kerja manual yang murah, sementara universitas-universitas swasta membentuk calon direksi perusahaan-perusahaan besar, dst. Semua orang dipilah-pilah berdasarkan kemampuan mereka membayar, dan mayoritas terbesarnya berutang.

Jadi, sasaran privatisasi di Cile bukan hanya mempertahankan ketimpangan sosial, menghancurkan pendidikan negeri sebagai ruang integrasi sosial, namun punya hubungan langsung dengan hancurnya apa yang dipandang sebagai titik temu “musuh dalam selimut”: pendidikan negeri yang membentuk warga negara yang kritis, yang berpikir soal realitas kebangsaan dan ketidakadilan-ketidakadilannya, aktif dalam proses demokratisasi internal dari lembaga-lembaga pendidikan di negeri ini.

Yang berusaha dihancurkannya adalah kemungkinan bahwa pendidikan akan memberikan perangkat yang dibutuhkan bagi mahasiswa bukan hanya untuk menjadi kaum profesional yang baik, namun warga negara yang kritis dan bukan sekadar boneka-boneka hidup yang terkurung dalam perusahaan-Universitas yang besar ini.

Di sekolah-sekolah negeri, pendidikan kewargaan (educación cívica) berangsur-angsur dihabisi. Dikuranginya jam pelajaran sejarah, filsafat, seni, dan musik menggambarkan betapa mayoritas rakyat kami harus menjalani sebuah pendidikan yang secara fungsional digiring ke arah neoliberalisme. Kesadaran mereka secara mendalam telah digerogoti. Sampai pada nilai-nilai solidaritas, etik, penalaran kolektif yang fundamental bagi pembentukan organisasi-organisasi kerakyatan di negeri kami selama era ’60an dan ’70an.

Liberalisasi tawaran pendidikan dan privatisasi sistem ini sebagai hasilnya, kurangnya pendanaan sekolah-sekolah dan universitas-universitas negeri, pengalihan tata kelola sekolah dari Negara ke pemerintah daerah dengan selisih yang amat besar dalam anggaran maupun kemampuan, diutamakannya kebebasan berusaha di atas hak atas pendidikan dalam konstitusi politik kami, subsidi atas sisi permintaan ini melalui beasiswa dan kredit, serta standarisasi mekanisme pengukuran kualitas berdasarkan kriteria-kriteria pasar, semuanya adalah kebijakan yang dianggap akan menyediakan, pada satu sisi, pengajaran yang memungkinkan mereka mereproduksi unsur-unsur dasar produksi ekonomi, dan di sisi lain, melahirkan unsur-unsur ideologis yang memastikan kondisi politik bagi beroperasinya sistem ini.

Saya utarakan semua ini persis karena sesudah sekian dasawarsa konstruksi dan rekonstruksi keorganisasian, artikulasi dan penguatan dalam dunia mahasiswa, pada 2011 para mahasiswa Cile berjalan melalui sebuah proses sintesa historis, di mana kami berhasil bukan hanya dalam mengajukan gagasan-gagasan yang bisa dipertanggungjawabkan secara ekonomi untuk meningkatkan pendanaan pendidikan negeri, namun juga dalam bingkai proses panjang pendewasaan politik, kami berhasil memahami bias pendidikan kami, bias yang sangat ideologis ke arah kian tajamnya ketimpangan sosial.

Dan dengan demikian kami simpulkan bahwa privatisasi diciptakan bukan hanya untuk membuka sebuah bisnis baru bagi sektor swasta, namun juga untuk menghancurkan ruang-ruang publik bagi pembentukan ideologi-ideologi yang bersimpang jalan dari pendidikan dan masyarakat. Beramai-ramai dengan para guru, wali amanat, rektor dan pekerja pendidikan, kami sanggup menuntut, secara berbondong-bondong di jalanan, sebuah perubahan paradigma dalam model pendidikan di Cile, dan dengan itu juga mengubah masyarakat kami.

Perubahan paradigma ini bukan hanya berimplikasi dipulihkannya jaminan konstitusional hak atas pendidikan –dan karenanya, Negara harus berperan menyediakan pendidikan negeri gratis dan ruang berkualitas bagi integrasi sosial—namun secara mendasar terkait dengan keharusan untuk membela dan memberi kembali makna kepada “publik”, sebagai sebuah ruang apropriasi demokratis dalam penciptaan dan penyebaran pengetahuan.

Penting untuk diutarakan bahwa dalam perdebatan regional di Karibia dan Amerika Latin, kami juga berpikir tentang universitas dari perspektif transformasi, perspektif sejarah gerakan mahasiswa, yang sejak awal abad telah mengajukan dibangunnya sebuah sistem pendidikan yang membebaskan yang mengontrak universitas sesuai kebutuhan sektor-sektor dalam masyarakat. Sebagai sebuah gerakan mahasiswa kami percaya bahwa universitas telah kehilangan jalannya dan tak mampu menangani kenyataan-kenyataan problematis benua kita. Dewasa ini, isu-isu seperti segregasi sosial, kemiskinan, kelaparan, polusi atas planet dan begitu banyak masalah lain yang mempengaruhi masyarakat kami, tidak diperlakukan sebagai prioritas-prioritas utama di universitas-universitas. Mereka telah disekap oleh visi reduksionis penganut pasar bebas yang makin lama makin cepat dalam memproduksi tenaga kerja terdepolitisasi dan terstandarisasi bagi pasar global.

Hari ini generasi-generasi baru mahasiswa terus menjaga agar semangat pemberontakan pendahulu-pendahulu kita tetap hidup, dan karenanya mempertahankan proses perjuangan di benua kami: saudara-saudara kami di Kanada, yang baru saja berhasil menunda kenaikan uang sekolah; kamerad-kamerad dari Puerto Rico, lakon dalam lembaran sejarah heroik gerakan mahasiswa kawasan ini; kamerad-kamerad Kolombia yang setiap harinya menunjukkan bahwa sekalipun situasinya sulit dan di tengah ancaman dan penindasan terus menerus, kepentingan mendesak saat ini adalah memperjuangkan sebuah pendidikan yang menjawab kepentingan-kepentingan rakyat; mahasiswa-mahasiswa Dominika menuntut 4% PDB untuk pendidikan; gerakan mahasiswa Ekuador berjuang mempertahankan ideal-ideal otonomi dan pemerintahan-bersama mahasiswa di Córdoba; mahasiswa Brasil berhasil mendorong 10% PDB diinvestasikan ke sektor pendidikan, dan kami, mahasiswa Cile berjuang memerangi model kehidupan pasar bebas yang dipaksakan oleh kediktatoran Pinochet dan yang hari ini membeking pemerintahan Piñera dengan represi brutal atas gerakan sosial, pelanggaran HAM, dan bahkan pengajuan undang-undang yang mempidanakan demonstran dengan hukuman 3 tahun penjara apabila menduduki sekolah, alun-alun, atau memacetkan jalan raya.

Dewasa ini, mata kami tertuju pada keberagaman dan kekayaan pemikiran benua kami. Tahun lalu kami selenggarakan Kongres Mahasiswa Amerika Latin ke-16 OCLAE (Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes) di mana lebih dari 6.000 mahasiswa berkumpul. Kami tegaskan tekad organisasi-organisasi sebenua untuk memperkuat pendidikan negeri bagi transformasi, inklusi, dan persatuan semua sektor kerakyatan di tangan kaum buruh, pekerja manual, dan masyarakat adat.

Akhir kata, kami semua berkomitmen untuk mengintegrasikan konsep-konsep adat kuno melalui proses pendidikan interkultural, yang menghadirkan visi peradaban baru pasca-kapitalis yang seirama dengan lingkungan dan pemanfaatan secara berdaulat dan bertanggungjawab atas material dan sumberdaya primer kita yang terbatas. Mengembangkan visi inilah yang sekarang ini memberi proses pendidikan di Amerika Latin jatidirinya sendiri, dari ruang-ruang kelas ke penelitian canggih bagi perkembangan teknologi-teknologi baru.